'Mujtahid' Baru NU: Pemimpin Kafir Boleh Dipilih?

3/14/2016

'Mujtahid' Baru NU: Pemimpin Kafir Boleh Dipilih?

Tags

Ormas terbesar di Indonesia ini sejak jauh-jauh telah membuat keputusan strategis, khususnya terkait permasalahan kontemporer. Keputusan itu adalah terkait dengan kepemimpinan bagi orang kafir. Dalam keputusannya, LBM NU dalam muktamar NU ke XXX di PP Lirboyo tertanggal 21-27 Nopember 1999 telah jelas dan lengkap memutuskan bahwa orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan disebutkan setelahnya, maksud orang non Islam pada keputusan tersebut adalah ahludz dzimmah dan ada mekanisme kontrol yang efektif.

LIHAT: Isi Muktamar NU XXX tentang Kepemimpinan di PP Lirboyo

Namun akhir-akhir ini muncul ‘mujtahid-mujtahid’ baru NU yang berdarah muda mengeluarkan ‘fatwanya’ atas bolehnya memilih pemimpin kafir di 'media'-nya. Sebut saja Nadirsyah Hosen dan Ahmad Sahal.

‘Mujtahid’ Pertama

Nadirsyah Hosen yang menjadi Rais Syuriah PCI NU Australia ini dalam tulisannya ‘Benarkah Dilarang Memilih Non Muslim sebagai Pemimpin?‘ mengungkapkan bahwa surah al-Maidah ayat 51 tidak berisi larangan pemilih pemimpin kafir, tetapi hanya larangan bersekutu dan beraliansi dengan meninggalkan orang Islam. Dalam menguatkan argumentasinya, sang ‘mujtahid’ ini pun mengutip tafsir Ibnu Katsir dan perkataan Ibnu Taimiyah.

Namun tulisan ini DIPATAHKAN oleh penulis NUGL dan dianggap sebagai orang liberal yang tak bisa memahami ilmu qiyas ala santri Ibtidaiyah. Selanjutnya, tulisan ‘mujtahid’ baru ini disamakan dengan isi surah al-Isra’ ayat 23 itu larangan berkata 'uhh' kepada orang tua. Berikut ulasan lengkapnya.
Contoh ayat lain dalam masalah qiyas yang di pahami para santri ibtida’iyyah adalah para ulama bersepakat bahwa jika ditanyakan dalil mana yang mengharamkan seorang anak durhaka dan memukul bapak ibunya? Maka dalilnya adalah surat Al Israa ayat 23.
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua- duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sakali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkatan “uff” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al Isra’ : 23).
Mungkin jika seorang profesor Nadirsyah Hosen ingin mengelak dengan persis gaya meniru metode penulisannya akan mengatakan Al Maidah 51 bukan dalil keharaman memilih pemimpin tapi keharaman bersekutu dengan orang kafir.
Pernyataan ini mirip orang bodoh yang belum pernah belajar qiyas dalil dalam ushul fiqh ala pesantren NU tentang pemahaman surat Al Israa ayat 23 bukan dalil keharaman memukul orang tua tapi keharaman berkata ‘uff’ terhadap orang tua. Lucu sekali…!!!
Bersekutu terhadap orang kafir haram tapi memilih pemimpin kafir tidak haram?
Berkata ‘uff’ terhadap orang tua haram tapi memukul orang tua tidak haram? Hehe…
‘Fatwa’ dari ‘Mujtahid’ muda ini selain lemah sebagaimana diungkapkan oleh penulis NUGL juga lemah dalam pengutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Bagaimana tidak dikatakan lemah, Nadirsyah Hosen mengutip perkataan Ibnu Taimiyah untuk menjustifikasi dibolehkannya pemimpin kafir sedangkan orang yang dikutip (Ibnu Taimiyah) itu termasuk orang yang mengharamkannya?

‘Mujtahid’ Kedua

Ahmad Sahal, kader dan pengurus PCINU Amerika ini pun mengeluarkan ‘fatwa’ yang semisal di atas. Dalam ulasannya, ‘Mujtahid’ baru yang kedua ini menguatkan sebuah perkataan yang banyak disebarluaskan sebagai perkataan imam Ali bin Abi Thalib. Pernyataan itu adalah pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pemimpin muslim yang zalim.

Namun pernyataan ini disanggah dan ditolak, mengingat tidak ditemukannya sumber referensi bahwa pernyataan itu sebagai pernyataan dari imam Ali. Bahkan disebutkan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan tokoh Syi’ah Ali bin Musa bin Ja’far bin Thawus.

Menanggapi sanggahan itu, sang ‘mujtahid’ baru ini pun menjelaskan bahwa ia mengutip ungkapan ini di Nasihatul Muluk karya imam al-Ghazali.Maka sang penyanggah pun meminta untuk disebutkan ungkapan tersebut.

TERNYATA, tak didapatkan pernyataan seperti yang diungkapkan di atas, tetapi hanya interpretasi dari sang ‘mujtahid’ sendiri. Pernyataan dari Imam Ghazali itu adalah Negara bisa bertahan langgeng dengan kekufuran dan tak bisa langgeng dengan kezaliman.

Lagi-lagi, seperti ‘mujtahid’ pertama di atas, ungkapan al-Ghazali yang dikutip ini bukanlah ungkapan untuk membenarkan  memilih pemimpin kafir. Terlebih sebelum al-Ghazali berbicara masalah keadilan, beliau sendiri telah berbicara masalah keimanan. Oleh karenanya, pernyataan imam Ghazali ini pun tidak bisa dianggap untuk membenarkan ‘fatwa’ dari sang ‘mujtahid’ kedua ini. Mari kita melihat perkataan awal al-Ghazali sebelum berbicara tentang keadilan sebagaimana dijelaskan @AbdullahHaidir1.
Siapa yang tidak menunaikan amanah kekuasaan, akan sengsara yang tidak ada lagi kesengsaraan sesudahnya kecuali kufur kepada Allah. Maksudnya adalah kezaliman menyebabkan kesengsaraan yang sangat berat, namun puncak kesengsaraan adalah kufur kepada Allah. Inilah iman.

Penutup

Benar bahwa ‘Negara bisa berjalan bersama dengan kekafiran, tapi tidak bisa berjalan dengan kezaliman.’ Ini realita, seperti kita lihat negara-negara Amerika, Australia, dan lainnya yang bisa berjalan walau berada di atas kekafiran.

Namun demikian, Islam tetap melarang umatnya mengangkat pemimpin dari kalangan non muslim. Hal itu karena ajaran Islam tidak hanya berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan. Ada yang lebih inti dari kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu tegaknya kebenaran dan tercapainya keselamatan akhirat. Islam tidak hanya berbicara tentang makan dan aman, tetapi juga keberkahan.

Itulah salah satu alasan utama, kenapa hampir semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa umat Islam dilarang mengangkat (memilih) pemimpin dari kalangan non Muslim. Landasan dasar para ulama tersebut rata-rata merujuk kepada QS Ali Imran ayat 28 tentang larangan Allah menjadikan orang-orang kafir sebagai auliyâ’ (pemimpin, kekasih, orang dekat dan semacamnya).

Syekh Syatha al-Bakri ad-Dimyathi (ulama mazhab Syafii) menyatakan, “Sultan (penguasa) disyaratkan harus Muslim. Sedangkan orang kafir tidak sah menjadi penguasa, dan tidak sah kepemimpinannya.” (lihat I‘ânatuth-Thâlibîn: IV/246)

Imam Ibnu Jamaah, salah satu pemuka mazhab Syafii, menyatakan, “Tidak diperbolehkan mengangkat seorang dzimmi (non Muslim) untuk menjadi pejabat yang mengurus kaum Muslimin, kecuali sebagai petugas pengumpul pajak dari sesama kafir dzimmi atau pengumpul pajak dari perdagangan yang dilakukan oleh non Muslim.” (Tahrîrul-Ahkâm: 147).

Imam Ibnu al-Arabi, pemuka ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa Sayidina Umar bin al-Khatthab melarang Abu Musa al-Asy’ari mengangkat pejabat dari kafir dzimmi. Umar memerintahkan agar Abu Musa memecat pejabat yang dia angkat dari kalangan kafir dzimmi di Yaman. Hal senada dinyatakan oleh Abu Bakar al-Jasshash, pakar fikih dan usul fikih mazhab Hanafi. Beliau menyatakan, bahwa tidak ada wilâyah (kekuasaan) bagi orang kafir untuk orang Islam. (Rawâ’i‘ul-Bayân: I/403).

Syekh asy-Syanqithi (ulama mazhab Hanbali) menyatakan, “Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menyerahkan satu urusan kaum Muslimin kepada orang kafir, sama sekali. Beliau mematuhi ajaran Allah untuk menjaga kaum Muslimin dari penguasaan orang kafir. (Syarh Zâdul-Mustaqni‘: III/268).

Oleh: Ibram Han