Sikap Resmi Muhammadiyah atas Syi'ah

10/21/2015

Sikap Resmi Muhammadiyah atas Syi'ah

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia. Terkait dengan terus bergulirnya isu Syi’ah, maka ormas ini pun mengeluarkan maklumat sekaligus menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam secara umumnya. Adapun sikap Muhammadiyah secara resmi terkait syiah, maka berikut adalah hasil sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah, sebagaimana dikutip dari majalah Tabligh, sebuah majalah resmi Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Berikut ini beberapa poin dari sikap resmi Muhammadiyah:
Pertama: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad  yang ma’shum. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menolak konsep kesucian Imam-imam (ma’shumnya imam-mam) dalam ajaran Syi’ah.
Kedua: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak menunjuk siapa pun pengganti beliau sebagai Khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada musyawarah umat, jadi kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum adalah sah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menolak konsep Rafidhahnya Syi’ah.
Ketiga: Muhammadiyah menghormati Ali bin Abi Thalib sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tetapi Muhammadiyah menolak kultus individu terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.
Keempat: Syi’ah hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait, ini berakibat ribuan hadis shahih –walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim- ditolak oleh Syi’ah. Dengan demikian, banyak sekali perbedaan antara Syi’ah dan Ahlussunnah baik masalah Aqidah, Ibadah, Munakahat, dan lain-lainnya.
Sikap tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya, sehingga dengan demikian kita bersikap waspada terhadap ajaran dan doktrin Syi’ah yang memang sangat berbeda dengan faham Ahlussunnah yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.
Di samping itu, realitas, fakta dan kenyataan menunjukkan pada kita bahwa di mana suatu negara ada Syi’ah hampir dapat dipastikan terjadi konflik horizontal. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kita semua jika ingin negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga.
Sumber: Majalah Tabligh No. 7/IX/ Jumadal Awal-Jumadil Akhir 1433 H, hal 5.