MPU Aceh dan MUI Jakut Berbeda Sikap kepada 'Salafi'

8/26/2015

MPU Aceh dan MUI Jakut Berbeda Sikap kepada 'Salafi'

Tags

Akhir-akhir ini, perselisihan terhadap kelompok ‘Salafi’ kembali ramai. Terlebih Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah mengeluarkan larangan terhadap pengajian, penyiaran dan ceramah agama yang dilakukan kelompok “salafi” yang menyimpang di Gampong Pulo Raya, Kecamatan Titue, Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu.
Bahkan MPU juga meminta pemerintah setempat untuk menutup pengajian tersebut agar tidak diikuti lagi oleh masyarakat awam untuk menghindari keresahan yang mengarah pada gangguan ketertiban warga setempat.
Pernyataan pengajian kelompok Salafi itu menyimpang dituangkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 9 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam di Aceh.
“Fatwa MPU Aceh dikeluarkan terhadap ajaran Salafi itu dilakukan setelah beberapa pengkajian bersama 47 ulama, yang berada di kabupaten/kota, termasuk beberapa kali pertemuan dengan pimpinan Salafi,” kata Ghazali Mohd Syam.
Disebutkan, ajaran Salafi di Pulo Raya khususnya di Aceh, sangat jauh berbeda dengan ajaran Salafi yang berkembang di masa sahabat Nabi Muhammad SAW, Salafi di Mesir dan Salafi di Arab Saudi.
“Ada 4 poin di aqidah dan lima poin di ibadah yang ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam,” terang Wakil Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Tgk. H Muslim Ibrahim, MA.


Berbeda dengan Fatwa MUI Jakut
Fatwa MPU yang memasukkan ‘Salafi’ ke dalam kelompok sesat, ternyata berbeda dengan keputusan fatwa MUI Jakarta Utara tahun 2009. Melalui keterangan dan penjelasan dari beberapa da’i salafi yang telah dikonfirmasi oleh pihak MUI Kota Administrasi Jakarta Utara, akhirnya memutuskan bahwa Salaf/salafi tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga Salaf/salafi bukanlah merupakan sekte atau aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini.
Bahkan lebih lanjut, MUI Jakarta Utara menghimbau kepada masyarakat hendaknya tidak mudah melontarkan kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu dan tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga kepada para da’i, ustadz, tokoh agama serta tokoh masyarakat hendaknya dapat menenangkan serta memberikan penjelasan yang obyektif tentang masalah ini kepada masyarakat