Kedudukan Zina dan Anak Zina (menurut Hukum Islam dan KUHP)

6/04/2015

Kedudukan Zina dan Anak Zina (menurut Hukum Islam dan KUHP)

Tags



Pembaca Pustama
Pada kesempatan ini, Pustaka Madrasah akan membahas sedikit tentang perbandingan antara hukum Islam dan KUHP tentang zina dan status anak zina.
Sebagaimana penjelasan al-Jurjani, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan). Dari definisi tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila terpenuhi 2 unsur berikut.
1.        Adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.
2.        Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan tersebut.
Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelamin baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had. Namun mereka bisa dihukum ta’zir yang bersifat edukatif.
Demikian pula, melakukan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor untuk memperoleh keturunan jika mengikuti definisi di atas tidak bisa disebut zina. Namun menurut Mahmud Syaltut, inseminasi buatan itu hukumnya termasuk zina, sebab hal itu mengakibatkan pencemaran kelamin dan pencampuran nasab.
Dengan unsur kedua, maka persetubuhan yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira ‘istrinya’, juga tidak dapat disebut zina.
Sebagaimana dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi ketika membandingkan KUHP Indonesia dengan hukum pidana Islam mengenai kasus zina, maka akan didapatkan banyak perbedaan pandangan, yaitu:
1.        Menurut KUHP, tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 (1) dan (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal salah seorang atau kedua-duanya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Ini berarti pria dan wanita yang melakukan zina namun belum/tidak kawin, tidaklah dikenakan sanksi tersebut, asal kedua-duanya telah dewasa dan suka sama suka. Hukuman bisa dikenakan jika ada unsur perkosaan atau wanitanya belum dewasa (vide pasal 285 dan 287 (1)).
Sedangkan menurut hukum pidana Islam, semua pelaku zina –pria dan wanita- dapat diancam hukuman had. Hanya, dibedakan hukumannya, yakni bagi pelaku yang belum kawin diancam dengan hukuman dera. Sedangkan bagi pelaku yang telah kawin diancam dengan hukuman rajam. Mengenai wanita yang diperkosa tidak dikenakan hukuman, tetapi bagi wanita di bawah umur yang bersetubuh dengan pria tanpa unsur paksaan, dapat diancam dengan hukuman menurut Hukum Pidana Islam.
2.        Menurut KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (vide pasal 284 (2) KUHP); sedangkan Islam memandangnya sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
3.        Menurut KUHP, pelaku zina diancam dengan hukuman penjara yang lamanya berbeda (vide pasal 284 (1) dan (2); pasal 285; 286; dan 287 (1)). Sedangkan menurut Islam, pelaku zina diancam dengan hukuman dera jika ia belum kawin dan diancam hukuman rajam jika ia telah kawin.
Anak zina, ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam. Sedangkan bagi yang melangsungkannya menurut agama dan kepercayaan selain Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan).
Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka perkawinannya tersebut tidak sah menurut Negara. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide pasal 43 (1) PP No. 9/1975).
Adapun menurut perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini. Oleh karena itu, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Adapun yang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya, sebab zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.
Demikianlah pembaca Pustama perbandingan zina dan status anak zina jika dilihat dari hukum Islam dan KUHP Indonesia. Semoga bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA
Al-Jurjani, Al-Ta’rifat, Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938.
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol II, Libanon: Darul Fikar, 1981.
Mamud Syaltut, Al-Fatwa, Mesir: Darul Qalam, s.a.
Ahmad Fathi Bahnisi, Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Cairo: Darul ‘Uruah, 1965.
Moch. Asnawi (ed), Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan sera Peraturan Pelaksanaannya, Kudus: Menara Kudus, 1975
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997