Inilah Fatwa-fatwa Masalah Hukum dan Perundang-Undangan Hasil Ijtima Ulama di Ponpes At Tauhidiyah

6/13/2015

Inilah Fatwa-fatwa Masalah Hukum dan Perundang-Undangan Hasil Ijtima Ulama di Ponpes At Tauhidiyah

Tags

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah telah berakhir pada Selasa malam (09/06) lalu. Agenda dua atau tiga tahunan MUI Pusat yang dibuka secara resmi oleh Wapres HM Jusuf Kalla itu ditutup oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin. Acara penutupan digelar di Pendopo Kabupaten Tegal, sekaligus pementasan wayang santri dengan dalang Bupati Ki Enthus Susmono. 
Waketum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin secara global menjelaskan, Ijtima Ulama telah menghasilkan fatwa-fatwa yang dikelompokkan dalam tiga bidang, yakni soal strategis kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.
Berikut adalah sejumlah fatwa yang termasuk dalam katagori Masalah Hukum dan Perundang-undangan (Masail Fiqhiyah Qanuniyah):


TINJAUAN TERHADAP ISU-ISU HUKUM
1. Pornografi dan Prostitusi Online
a.        MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam dengan terkuaknya praktik pornografi dan prostitusi online. Peristiwa yang muncul tersebut hanyalah merupakan fenomena gunung es yang muncul ke permukaan dimana sejatinya terdapat demikian banyak praktik sejenis yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan makin buruknya moralitas masyarakat dan mengendornya ikatan lahir batin suami-isteri dalam perkawinan mereka, serta makin besarnya ancaman kerusakan moral bangsa. 
b.        Atas dasar itu, MUI mendukung tindakan aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh praktik pornografi dan prostitusi online tersebut, melakukan penutupan seluruh lokasi prostitusi baik yang online maupun yang tidak, dan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pornografi dan prostitusi online (baik pemesan dan wanita pelaku prostitusi, mucikari, dan backing-nya). MUI mengharapkan kepada mereka semua dijatuhi hukuman penjara yang berat oleh pengadilan karena telah merusak moral anak dan generasi muda, dan kehidupan perkawinan serta masyarakat.
c.        Seiring dengan itu, MUI mendorong peningkatan peran lembaga-lembaga yang concern dalam mengawal kehidupan keluarga dan mendorong terwujudnya keluarga SAMARA (sakinah, mawaddah, wa rohmah).
d.        MUI menilai KUHP yang berlaku – peninggalan kolonial Belanda -- tidak berpihak kepada menjunjung tinggi moral dan tidak ikut menjaga keluhuran perkawinan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memasukkan pelaku prostitusi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman pidana. Demikian pula pelaku mucikari dikenakan ancaman yang sangat ringan (Pasal 296 KUHP mengancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 15.000,- dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun).
e.        MUI mengusulkan dan mendesak agar perbuatan pornografi dan prostitusi online ke dalam Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan. Pihak yang dijerat pidana adalah mucikari, pelaku, dan penikmat jasa pornografi dan prostitusi online.


2. Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba
a.        MUI menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dua tahap eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) beberapa waktu lalu. MUI meyakini eksekusi hukuman mati tersebut merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang dapat dan sah dilakukan pemerintah sebagai salah satu ikhtiar meredam dan meminimalisir peredaran narkoba di tanah air serta membuat jera para mafia, bandar, pembuat dan pengedar narkoba. 
b.        MUI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang teguh pendirian dengan tidak mengubah kebijakannya melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba walaupun ditekan beberapa negara lain agar mengubah kebijakan tersebut. Sikap tegas dan pendirian yang teguh Presiden tersebut merupakan salah satu perwujudan pemimpin yang amanah dan mampu menjaga kedaulatan negara.
c.        MUI mendorong pemerintah c.q. Kejaksaan Agung untuk segera melanjutkan eksekusi mati terhadap terpidana mati, termasuk untuk kasus-kasus narkoba, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). MUI menilai kebijakan eksekusi mati ini sesuai hukum positif nasiona dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan keberlakuan hukum antara lain adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal pikiran, harta benda, dan keturunan.

3. Pajak
a.        MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu mengurangkan zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak. 
b.        Di sisi lain, mendorong pemerintah utuk mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.
c.        Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktor-faktor utama ekonomi untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

4. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah
a.        MUI berpandangan ekonomi syariah sangat besar potensinya untuk memberikan sumbangsih dalam perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Bahkan ekonomi syariah diyakini menjadi faktor signifikan yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju pada masa datang dan mandiri sampai tahap tertentu serta tahan dari goncangan masalah ekonomi global. Namun sampai saat ini MUI mencermati masih belum optimalnya eksplorasi potensi ekonomi syariah di tanah air.
b.        Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut. Untuk itu, MUI memandang perlu dibentuk sebuah komite nasional ekonomi syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  Kepengurusan komite ini merupakan kombinasi dari para pejabat di bidang perekonomian dan keuangan, para ulama dan cendekiawan muslim di bidang ekonomi syariah, serta para praktisi dan pelaku usaha ekonomi syariah terpilih. Tugas utama komite adalah menyusun regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah dan mensinergikan konsep ekonomi syariah dengan regulasi pemerintah serta memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam hal pembentukan regulasi ekonomi syariah.

5. Rekrutmen Pimpinan KPK Periode 2015-2019
a.        MUI menyambut baik terbentuknya Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. MUI mengharapkan Pansel dapat menunjukkan independensi dan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu wujud amanah yang diberikan kepada mereka.
b.        Selanjutnya MUI mengharapkan Pansel dapat dengan cermat dan hati-hati serta penuh pertimbangan dalam menentukan para calon Pimpinan KPK. Rekam jejak (track record) seluruh calon yang mendaftarkan diri harus diteliti mendalam dan apabila dipandang perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki otoritas untuk itu, seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, Kemenkumham. 
c.        MUI mengharapkan para calon Pimpinan KPK hendaknya memenuhi syarat: amanah, bersih, jujur, tegas, tidak berbuat tercela dan merendahkan martabat dan kehormatannya.
d.        Terkait dengan proses tersebut, MUI mengharapkan Pansel dapat pula meminta masukan dan pendapat para calon Pimpinan KPK tersebut kepada majelis-majelis agama yang akan memberikan masukan dan pendapat dari perspektif ajaran agama, terutama aspek moral dan etika serta nilai-nilai luhur ajaran agama. Di sisi lain MUI menghimbau majelis-majelis agama untuk bersikap pro aktif memberikan masukan dan pendapat kepada Pansel Pimpinan KPK.

6. Jilbab bagi Prajurit Korps Wanita TNI
a.        MUI memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang secara lisan langsung memberikan persetujuannya terhadap pemakaian jilbab bagi Korps Wanita TNI. Sikap tegas Jenderal TNI Moeldoko tersebut menunjukkan sisi kenegarawanan sekaligus ketaatan terhadap konstitusi dari pimpinan TNI yang memahami sepenuhnya bahwa menggunakan jilbab merupakan bagian tak terpisahkan dari hak warga negara beragama Islam, termasuk Korps Wanita TNI.
b.        Seiring penghargaan yang tinggi tersebut, MUI mendorong Panglima TNI Jenderal Moeldoko kiranya dapat menyempurnakan dasar hukum penggunaan seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKep/22/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan memasukkan materi jilbab sebagai bagian seragam Korps Wanita TNI. Dengan dasar hukum revisi tersebut para Korps Wanita TNI dapat lebih mantap dan tenang menggunakan jilbab karena mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak dianggap melanggar hukum.

7. Penggunaan Dana Desa
a.        MUI memberikan dukungan terhadap kebijakan negara yang memberikan dana APBN kepada setiap desa agar dapat dilakukan percepatan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada saat ini sebagian dana desa telah disalurkan ke desa.
b.        Terkait dengan ini, MUI mengingatkan seluruh perangkat desa, terutama kepala desa, untuk menjaga amanah (kepercayaan) dalam mengelola dana desa tersebut. Setiap rupiah dana desa tersebut hendaknya disalurkan sesuai peruntukan program yang telah disetujui bersama. Apabila terdapat kepala desa atau perangkat desa tidak menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya maka bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga (bagi mereka yang beragama Islam) telah melanggar hukum Islam.
c.        MUI juga mengharapkan para kepala desa dan perangkat desa mendapat pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran, manajemen anggaran dan pembangunan, dan penyusunan laporan penggunaan anggaran. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi berbagai peraturan terkait dana desa, termasuk ancaman sanksi hukuman pidana, kepada kepala desa dan perangkat desa.
d.        Di sisi lain, MUI mendorong agar Camat, KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat pemda memberikan perhatian, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini agar tercapai maksud dan tujuannya serta terhindar dari penyalahgunaan dan korupsi.

TINJAUAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
1. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
a.        MUI berpendapat UU ini belum dilaksanakan secara optimal dan memuaskan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum belum menunjukkan kinerja memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat luas. Akibat dari penegakan hukum yang lemah tersebut menyebabkan pornografi makin merebak dan merajalela dan makin meresahkan masyarakat luas serta menyebabkan kerusakan moral, etika, dan fisik serta mental masyarakat, terutama generasi muda yang makin besar. 
b.        Atas dasar itu, MUI mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan-peraturan di bawah UU yang mendukung penegakan UU Pornografi, dan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen melaksanakan UU Pornografi, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam UU tersebut, secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pornografi jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional kita dan dengan ajaran Islam dan agama-agama lainnya.

2. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 
a.        MUI menyambut baik dan rasa syukur dengan disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). MUI menyadari betapa besarnya dana haji yang disetor para calon jamaah haji ke pemerintah melalui bank.  Data menunjukkan akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp. 73,79 triliun dan pada 2022 bisa mencapai sekitar Rp. 147,67 triliun. Dana tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan amanah.
b.        Dana BPIH yang sangat besar jumlahnya tersebut kelak akan dikelola oleh lembaga tersendiri yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana diamanatkan UU ini.  BPKH ini mempunyai tugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Sedangkan wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.
c.        Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UU PKH ini, maka BPKH harus sudah dibentuk satu tahun sejak UU ini disahkan. Dengan demikian batas akhir pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2015 yang akan datang. Namun sampai sekarang, MUI mencermati dengan masa waktu tinggal sekitar lima bulan lagi, badan yang sangat penting tersebut belum terdengar proses pembentukannya oleh pemerintah. 
d.        Atas dasar itu, MUI mengingatkan kembali pemerintah, c.q. Kementerian Agama untuk segera mempercepat proses pembentukan BPKH tersebut. Dalam proses pembentukannya, MUI mengharapkan kiranya dapat diselenggarakan secara transparan, dan akuntabel serta partisipatif. Dengan demikian diharapkan dapat terpilih anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam BPKH terdiri dari sosok manusia Indonesia yang amanah, profesional, dan mandiri.
e.        Pengelolaan keuangan haji agar dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, profesional, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dalam kaitan itu, MUI menyarankan agar pemerintah membentuk bank tabungan haji Indonesia.

3. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
a.        UU Nomor 13 Tahu 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sangat dibutuhkan oleh bangsa ini karena masih demikian banyak warga bangsa yang masuk kategor fakir miskin. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin (dan anak terlantar) dipelihara oleh negara. Melalui pelaksanaan UU ini, diharapkan kaum fakir miskin dapat terpenuhi hak-haknya yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, papan, kesehatan sehingga akhirnya bisa keluar dari lilitan kemiskinan. Namun disayangkan, setelah berjalan empat tahun, penerapan UU ini belum banyak membawa hasil memuaskan. Jumlah kaum miskin masih banyak dan masih banyak warga fakir miskin yang belum tersentuh program pengentasan dari belenggu kemiskinan berdasar UU ini.
b.        Atas dasar itu, MUI perlu mengingatkan pemerintah agar kiranya dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan UU ini, termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan urusan penanganan fakir miskin ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta seluruh pemda. Selain itu juga dikarenakan UU Penanganan Fakir Miskin juga berkaitan erat dengan berbagai UU lain, seperti UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dielaborasi dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
c.        Terkait dengan ini, MUI mendorong Kementerian Sosial RI sebagai leading sector penanganan masalah kemiskinan mengambil inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda agar pelaksanaan UU ini dapat optimal dan efektif mengurangi jumlah warga miskin dari waktu ke waktu. Untuk itu MUI juga mengharapkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan aspek program, struktural, SDM, jaringan kemitraan, dan anggaran serta sarana prasarana guna meningkatkan pelaksanaan UU Penanganan Fakir Miskin ini. 

4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
a.        MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut.
b.        Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak. 
c.        Sejak 1994, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang asuransi syariah untuk merespon terhadap pandangan umat Islam yang berpendapat bahwa asuransi konvensional bertentangan dengan syariah. Kalau pun ada yang mengikuti, mereka tetap berpendapat bahwa hal itu dilakukan karena masih dalam kondisi darurat. 
d.        MUI melalui DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa untuk memandu dan mengarahkan asuransi-asuransi syariah mengikuti prinsip syariah. Respons dan dorongan terhadap tumbuh-kembangnya asuransi ini pun dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI dan sekarang diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
e.        Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini pentig dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.