Inilah Fatwa-fatwa Masalah Fikih Kontemporer Hasil Ijtima Ulama di Ponpes At Tauhidiyah

6/11/2015

Inilah Fatwa-fatwa Masalah Fikih Kontemporer Hasil Ijtima Ulama di Ponpes At Tauhidiyah

Tags

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah telah berakhir pada Selasa malam (09/06) lalu. Agenda dua atau tiga tahunan MUI Pusat yang dibuka secara resmi oleh Wapres HM Jusuf Kalla itu ditutup oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin. Acara penutupan digelar di Pendopo Kabupaten Tegal, sekaligus pementasan wayang santri dengan dalang Bupati Ki Enthus Susmono. 
Waketum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin secara global menjelaskan, Ijtima Ulama telah menghasilkan fatwa-fatwa yang dikelompokkan dalam tiga bidang, yakni soal strategis kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.
Mengutip suara-islam.com, berikut adalah sejumlah fatwa yang termasuk dalam katagori Masalah Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu'ashirah):
A.       HAJI BERULANG
Ketentuan Umum
Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah فريضة من الله 

Ketentuan Hukum
1.        Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
2.        Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan haji wajib.
3.        Pemerintah  memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh kesempatan, dan mengatur serta membatasi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.

B.       HUKUM MEMBANGUN MASJID BERDEKATAN
Ketentuan Hukum
1.        Keberadaan beberapa masjid di satu kawasan yang berdekatan hukumnya boleh, apabila  memang dibutuhkan (lil hajah) dan mempertimbangkan kemaslahatan serta berfungsi sebagaimana mestinya.
2.        Memakmurkan masjid adalah kewajiban setiap muslim, dengan menjadikan  masjid sebagai salah satu pusat kegiatan umat Islam. Untuk kepentingan kemakmuran masjid, dapat dibangun pula area untuk kemaslahatan umat, seperti aula pertemuan, pusat usaha dan sejenisnya dengan mengindahkan kaidah-kaidah syariah tentang masjid dan muamalah.

C.       IMUNISASI
Ketentuan Hukum
1.        Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencegah  terjadinya suatu penyakit tertentu.
2.        Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3.        Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4.        Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:
a.        digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar;  
b.        belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
c.        adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

D.       HAK PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA YANG BERCERAI  KARENA BERBEDA AGAMA
Ketentuan Hukum
1.       Persyaratan orang yang akan mengasuh anak :
a.        Berakal sehat.
b.       Dewasa (baligh)
c.        Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak.
d.       Dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti yang baik.
e.        Beragama Islam.
Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak dan hak asuh berpindah pada anggota keluarga yang muslim dan memenuhi ketentuan persyaratan orang yang akan mengasuh anak tersebut diatas.
2.       Apabila kedua orang tuanya bercerai di pengadilan, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Bila anak tersebut belum baligh, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dari pada ayahnya. Apabila sudah baligh, maka anak memiliki hak untuk  menentukan apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka hak pengasuhan anak jatuh pada orang tua yang beragama Islam

E.       PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN 
Ketentuan Hukum
1.        Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. 
2.        MUI mendorong pemerintah untuk membentuk,  menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

F.        STATUS HUKUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN  HUBUNGANNYA DENGAN TIRKAH
Ketentuan Hukum
1.       Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat non-contributory (akad hibah dari perusahaan dengan syarat terpenuhinya vesting right dan locking in) tunduk pada aturan pensiun, karena dana tersebut disiapkan perusahaan untuk kepentingan pensiun yang bersangkutan dan pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturam pensiun.
2.       Iuran dan manfaat pensiun  yang bersifat contributory, kombinasi, dan mandiri tunduk pada hukum warits/tirkah apabila manfaat pensiun belum disertakan pada program anuitas oleh Dana Pensiun. Apabila sudah disertakan pada program anuitas, maka iuran pensiun beserta manfaatnya tunduk pada aturan pensiun karena anuitas dalam syariah menggunakan akad tabarru‘-tanahud; di mana iuran pensiun dialihkan kepemilikannya dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif.
3.       Dana yang berupa mukafa‘ah nihayat al-khidmah (semacam uang pesangon/kerahiman), mukafa‘ah al-iddikhar (semacam uang Taspen [Tabungan Asuransi Pensiun]), dan mukafa‘ah al-taqa‘ud (semacam uang pesangon) yang diserahkan pihak lain karena meninggalnya pekerja (pensiun), tunduk pada hukum warits. 

G.       ISTIHALAH
Ketentuan Umum
Istihalah adalah perubahan material dan sifat-sifat suatu benda menjadi benda lain. Yang dimaksud perubahan material meliputi unsur-unsurnya. Sedangkan perubahan sifat meliputi warna, bau dan rasa.
Ketentuan Hukum
1.        Proses istihalah tidak mengubah bahan najis menjadi suci, kecuali berubah dengan sendirinya (istihalah binafsiha) dan  bukan berasal dari najis ‘aini. Dalam hal khamr menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau direkayasa hukumnya suci. 
2.        Setiap pengolahan bahan halal yang diproses dengan media pertumbuhan yang najis atau bernajis, maka bahan tersebut hukumnya mutanajjis yang harus dilakukan pensucian (tathhir syar’an).
3.        Setiap bahan yang terbuat dari babi atau turunanya haram dimanfaatkan untuk membuat makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.