BPJS Mengandung Gharar, Maisir, dan Riba; Berikut Penjelasan MUI dan Solusinya

6/12/2015

BPJS Mengandung Gharar, Maisir, dan Riba; Berikut Penjelasan MUI dan Solusinya

Tags

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah telah berakhir pada Selasa malam (09/06) lalu. Agenda dua atau tiga tahunan MUI Pusat yang dibuka secara resmi oleh Wapres HM Jusuf Kalla itu ditutup oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin. Acara penutupan digelar di Pendopo Kabupaten Tegal, sekaligus pementasan wayang santri dengan dalang Bupati Ki Enthus Susmono. 
Waketum MUI Pusat KH Ma'ruf Amin secara global menjelaskan, Ijtima Ulama telah menghasilkan fatwa-fatwa yang dikelompokkan dalam tiga bidang, yakni soal strategis kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan. Salah satu hal yang dibahas dalam kategori fikih kontemporer adalah masalah BPJS.
Keberadaan program kesehatan ini sangat disambut baik oleh MUI terlebih dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak.
Melihat kenyataan itu, MUI sebagaimana diuraikan Suara Islam Online menyatakan bahwa Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
Oleh karenanya MUI mendorong pemerintah untuk membentuk,  menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima. Salah satu solusi yang diberikan adalah agar Pemerintah memperhatikan Fatwa MUI melalui DSN-MUI. 

Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.