Kumpulan Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Syariat (LKS) di Indonesia

5/22/2015

Kumpulan Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Syariat (LKS) di Indonesia

Pembaca Pustama
Hal yang menggembirakan bagi umat Islam Indonesia adalah diberikannya kemudahan dan keleluasaan dalam menjalankan syariat agama di negeri tercinta ini. Salah satunya adalah dikeluarkannya undang-undang yang menfasilitasi terselenggaranya ekonomi yang tidak melanggar syariat.
Jika berbagai lembaga Islam telah merekomendasi atau menfatwakan berbagai macam fatwa, namun ternyata tidak diikuti oleh sebuah peraturan yang dapat menguatkannya, maka tentunya fatwa itu hanya sekedar himbauan dan arahan semata. Untuk teman-teman Pustama jika hendak mengetahui kumpulan fatwa MUI tentang ekonomi syariah, bisa diklik DISINI.
Namun alhamdulillah, Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah. Konsep Ekonomi syariah mulai diperkenalkan khususnya sejak berdirinya bank Muamalat pada tahun 1991. Kemudian, dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 yang berisi arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka divisi perbankan syariah menjadi fase pencerahan. Selanjutnya, pada tahun 2001 berdirilah Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau yang biasa disingkat dengan MES telah menjadi motor penggerak ekonomi syariah.
Harapannya, semoga peraturan-peraturan itu semakin hari semakin ‘bagus’ yang akhirnya umat Islam ‘berduyun-duyun’ mengaplikasikan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut beberapa peraturan hukum seputar Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.


Bank Indonesia (BI)
  1. UU No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (download )
  2. UU No. 84 tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia [UU No. 11 tahun 1953] (download )
  3. UU No. 13 tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (download )
  4. UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download )
  5. Ikhtisar tentang UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download )
  6. UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download )
  7. Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download )
  8. UU No. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (download )
  9. Booklet Perbankan Indonesia 2010 (download )

Perbankan / Perbankan Syariah
  1. UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (download )
  2. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (download )
  3. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (download )
  4. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (download )
  5. Ikhtisar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (download )
  6. Surat Edaran No. 12/13/DPbS (download )

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  1. UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (download )
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (download )
  3. UU No. 7 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Undang-Undang (download )
  4. Peraturan Presiden (Perpres) 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin (download )
  5. PP No. 32 tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan (download )
  6. PP No. 39 tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah (download )

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  1. UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (download )
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (download )

Asuransi / Asuransi Syariah
  1. UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (download )
  2. PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download )
  3. PP No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download )
  4. PP No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download )
  5. PP No. 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download )
  6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian (download )
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (download )
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (download )
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (download )
  15. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (download )
  16. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (download )
  17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link (download )
  18. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi (download )
  19. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-10/BL/2008 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Bank Kustodian (download )
  20. SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download )
  21. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah (download )
  22. Perusahaan Asuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download )
  23. Perusahaan Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download )
  24. Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download )

Pasar Modal
  1. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (download )
  2. UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) (download )
  3. PP No. 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaaan di Bidang Pasar Modal (download )
  4. PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (download )
  5. PP No. 12 tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (download )

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
  1. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (download )
  2. PP No. 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (download )
  3. PP No. 57 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (download )
  4. UU No. 67 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (download )
  5. UU No. 51 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia II (download )
  6. UU No. 58 tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia IV (download )
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Bookbuilding  di Pasar Perdana Dalam Negeri (download )
  8. Memorandum Informasi : Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 (download )

Koperasi / Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) / BMT
  1. UU No. 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian (download )
  2. UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (download )
  3. Permenegkop & UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (download )
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (download )
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (download )
  6. Cara Pendirian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (download )

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
  1. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (download )

Pegadaian / Pegadaian Syariah
  1. PP No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (download )

Pilantropi Islam
  1. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (download )
  2. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (download )
  3. Keputusan Menteri Agama RI No. No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (download )
  4. PP No. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (download )
  5. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (download )
  6. PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (download )

Badan Hukum
  1. UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (download )
  2. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (download )
  3. UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (download )
  4. UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (download )

 Peradilan Agama (PA)
  1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) (download )
  2. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (download )
  3. UU No. 50 tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (download )

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
  1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (download )
  2. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab 19 Pasal) (download )
  3. Buku II tentang Akad (29 bab 655 Pasal) (download )
  4. Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab 60 Pasal) (download )
  5. Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab 62 Pasal) (download )


Demikian dari Pustaka Madrasah; media belajar bersama, semoga bermanfaat untuk semua pembaca Pustama.