Hukum Ulama yang Berpolitik dan Masuk Pemerintahan - Keputusan NU

5/18/2015

Hukum Ulama yang Berpolitik dan Masuk Pemerintahan - Keputusan NU

Tags


KEPUTUSAN KOFERENSI BESAR PENGURUS BESAR 
SYURIAH NAHDLATUL ULAMA KE 1
Di Jakarta Pada Tanggal 21 - 25 Syawal 1379 H
/18 - 22 April 1960 M

294. Ulama di Pemerintahan
A.       Pertanyaan
Bagaimana ulama-ulama kita yang menjabat dalam pemerintahan? Apakah tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad Saw:
الْعُلَمَاءُ أَمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يُخَالِطُوْا السَّلاَطِيْنَ. فَاِنْ خَالَطُوْهُمْ وَفَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوْا الرُّسُلَ وَخَنُوْهُمْ فَاحْذَرْهُمْ وَاعْتَزِلُوْهُمْ
Artinya: "Para ulama adalah kepercayaan para Rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan penguasa. Akan tetapi kalau mereka bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah, maka takut dan hindarilah mereka."
Dalam kitab AlMajmu' bahwasa jawa karya K. Sholeh Darat Semarang ditegaskan bahwa: "Ulama pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang terhina dan tertipu", ataukah tidak termasuk dalam hadits tersebut? (NU Cab. Kudus)


A.       Jawaban
Para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadits dan pendapat K. Sholeh seperti tersebut di atas, jika menjabatnya karena ada hajat/darurat/ kemaslahatan agama, dan dengan niat yang baik.

B.       Dasar Pengambilan Hukum
1.       Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq, juz 2 hal. 31

وأن لا يكون مترددا على السلاطين وغيرهم من أرباب الرياسة في الدنيا إلا لحاجة وضرورة أو مصلحة دينية راجحة على المفسدة إذا كانت بنية حسنة. وعلى هذا يحمل ما جاء لبعضهم من المشي والتردد إليهم كالزهري والشافعي وغيرهما لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأعراض الدنيوية, قاله السمهودي

Dan hendaknya tidak bolak-balik pergi ke sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena hajah (ada kebutuhan), dharurah (terpaksa), atau terdapat kemaslahatan agama yang lebih besar dari pada mafsadahnya, dan dengan disertai niat baik.

Pada konteks seperti inilah pergaulan para ulama seperti imam Zuhri, Imamam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya dengan para penguasa dipahami, bukan dalam konteks mereka mencari kepentingan-kepentingan duniawi. Demikian penjelasan Imam Samhudi.